Category Archives: Pajak

PAJAK TERBARU: INSENTIF PPh 21 Gaji 5 juta

Kamis, 05/03/2009
3 Sektor usaha dapat insentif PPh Pasal 21

* Cetak

JAKARTA: Pemerintah menetapkan tiga sektor usaha tertentu sebagai penerima insentif penghapusan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp6,5 triliun.

Tiga sektor itu pertama, usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan. Kedua, usaha perikanan dan ketiga, usaha industri pengolahan. Perincian subsektor penerima insentif ini dapat dilihat di http://www.bisnis.com.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan pemberian insentif itu tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) No. 43/PMK.03/ 2009 tentang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu, tertanggal 3 Maret 2009.

Insentif ini hanya berlaku untuk masa pajak Februari 2009 hingga November 2009 yang dilaporkan paling lambat 20 Desember 2009.

“Ini diberikan dalam rangka mengurangi dampak krisis global dan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja,” katanya kepada pers, kemarin.

Ketentuan pemberian insentif PPh Pasal 21 itu hanya karyawan yang berpenghasilan kotor mulai Rp1,3 juta sampai dengan Rp5 juta per bulan. Karyawan yang berpenghasilan Rp5 juta ke atas tidak menerima insentif karena dianggap telah menikmati fasilitas penurunan jenjang tarif PPh orang pribadi seiring dengan berlakunya UU PPh baru.

Darmin menjelaskan alasan pemerintah hanya menetapkan tiga sektor usaha utama tersebut karena ketiga sektor itu merupakan penghasil ekspor yang dominan dan rata-rata gaji karyawannya di bawah Rp5 juta. “Pertimbangan lainnya karena dananya cuma Rp6,5 triliun.”

Dia menuturkan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah itu harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja kepada pekerja pada saat pembayaran penghasilan sebesar PPh Pasal 21 terutang. “Kalau memotong pajak orang tidak disetorkan sanksinya denda 100% dari PPh itu.”

Mekanisme insentif

Adapun mekanisme pemberian insentif tersebut adalah pertama, apabila selama ini perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan, pajak tersebut harus tetap diberikan kepada karyawan yang mendapat insentif PPh pasal 21 DTP.

Namun, apabila perusahaan selama ini langsung membayarkan PPh Pasal 21 karyawan, dengan adanya ketentuan ini juga bisa langsung memberikan tambahan gaji kepada karyawan yang seharusnya disetorkan ke Ditjen Pajak.

Kedua, apabila selama ini PPh pasal 21 dipungut langsung dari karyawan oleh perusahaan, dalam masa pemberian insentif itu perusahaan tidak lagi memungut PPh Pasal 21 dari karyawan.

Menurut Darmin, tidak ada persyaratan khusus dalam memanfaatkan insentif ini. Perusahaan hanya perlu menunjukkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang dilampiri daftar nama karyawan yang mendapat insentif PPh 21 DTP kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemberi kerja terdaftar sebagai lampiran SPT masa PPh Pasal 21.

Selanjutnya, pemberi kerja diwajibkan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 DTP kepada karyawan, agar karyawan dapat mengkreditkan PPh Pasal 21 DTP tersebut dengan PPh yang terutang atas seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam SPt tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2009.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan stimulus PPh Pasal 21, diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, tetapi di bawah Rp5 juta per bulan. Adapun fokus insentif diberikan kepada industri manufaktur.

Di sisi lain dia membuka kemungkinan dikucurkannya paket stimulus tahap kedua guna memitigasi dampak krisis lanjutan dengan mempertimbangkan kapasitas APBN 2009. (15/16) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia

* Cetak

bisnis.com

Advertisements

INSENTIF PPH PASAL 21 (MULAI MASA PAJAK FEBRUARI)

Rabu, 25/02/2009 18:40 WIB
Insentif PPh 21 Hanya untuk Gaji di Bawah Rp 5 Juta
Wahyu Daniel – detikFinance
Jakarta – Insentif PPh Pasal 21 hanya akan diberikan pada pegawai atau karyawan yang gajinya di bawah Rp 5 juta. Pemerintah pun masih akan membatasi sektor-sektor yang akan mendapatkan insentif ini.

Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/2/2009).

“Yang jelas sekarang PMK-nya (Peraturan Menteri Keuangan) sedang kita rancang, jadi meskipun sektornya sudah ditentukan, tapi tidak semua karyawan di sektor tersebut yang mendapatkan insentif PPh, hanya karyawan yang gajinya di bawah Rp 5 juta,” katanya.

Dijelaskan Darmin alasan pembatasan gaji hanya maksimal Rp 5 juta karena pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta itulah yang masih pantas mendapat subsidi.

“Kalau yang gajinya di atas Rp 5 juta kan sudah menikmati penurunan tarif PPh pada UU PPh yang baru,” tuturnya.

Darmin mengatakan untuk sektor padat karya akan mendapatkan insentif PPh pasal 21 asalkan gajinya di bawah Rp 5 juta dan sektornya mendapatkan insentif ini.

Darmin mengatakan, aturan insentif PPh 21 ini akan berlaku mulai masa pajak Februari yang pembayarannya dilakukan Maret.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan alokasi anggaran untuk insentif PPh 21 untuk tahun ini jumlahnya tetap Rp 6,5 triliun.

“Anggarannya Rp 6,5 triliun, kita masih meng-exercise sektor-sektornya, pada waktunya akan kita sampaikan,” ujarnya.

(dnl/lih)

sumber: http://www.detikfinance.com/read/2009/02/25/184005/1090608/4/insentif-pph-21-hanya-untuk-gaji-di-bawah-rp-5-juta

PAJAK: Penyampain SPT Diwajibkan dalam Bentuk Elektronik

http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTc3ODM=

Minggu, 25 Januari 2009 12:25 WIB
Penyampain SPT Diwajibkan dalam Bentuk Elektronik
JAKARTA–MI: Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak akan mewajibkan wajib pajak (WP) menyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam bentuk elektronik mulai 2009.

Kewajiban menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik itu diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Bentuk Elektronik. Salinan Perdirjen yang diperoleh di Jakarta, Minggu (25/1) menyebutkan, WP wajib membuat SPT elektronik (e-SPT) yaitu SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan pihak Ditjen Pajak. SPT dimaksud adalah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Bagi WP yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak yang berlaku sebelum Perdirjen Pajak 6/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan e-SPT berlaku terhitung 1 Juli 2009. Sedangkan bagi WP yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak yang berlaku setelah berlakunya Perdirjen ini, berlaku terhitung sejak awal bulan ke enam setelah bulan Wajib Pajak ditetapkan.

E-SPT beserta lampiran-lampirannya dilaporkan menggunakan media elektronik seperti CD, disket, flash disk, dan lain-lain, ke KPP di mana WP terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi SPT yang akan diberikan secara cuma-cuma oleh Ditjen Pajak kepada WP.

Dengan menggunakan aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara dan men-generate data Elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

Penyampaian e-SPT oleh WP ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan.

WP juga dapat menyampaikan e-SPT melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu ketika dikonfirmasi mengenai ketentuan baru itu, Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan bahwa pihaknya tengah memperbaiki proses penyampaian SPT mengingat jumlah pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) makin banyak.

“Kita tidak mau ada penumpukan seperti ketika saat pengurusan NPWP, kita sedang mereview (memperbaiki), dan salah satu diantaranya adalah e-SPT ini,” kata Darmin akhir pekan lalu.

Menurut dia, cara itu akan lebih memudahkan WP memasukkan atau menyampaikan SPT dan juga memudahkan pihak Ditjen Pajak menerima SPT itu. “Di negara maju sudah mengandalkan e-SPT, kita akan mendorong orang melakukan itu dan kita buat sistemnya agar mereka mudah mengaksesnya, sehingga dia untung, kita untung,” katanya. (Ant/OL-01)

INFO PAJAK TERBARU: Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan


Selasa, 02/09/2008 15:37 WIB
Tarif-tarif Baru Pajak Penghasilan
Wahyu Daniel – detikFinance

Jakarta – Undang-undang pajak penghasilan yang baru kini sudah disahkan oleh DPR. Beberapa tarif pajak dipotong sehingga diperkirakan potential lost pajaknya mencapai Rp 40 triliun. Wajib pajak yang tak ber-NPWP akan dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan oleh DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2008).

1. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh)
Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing di dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

a. Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

b. Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010.

Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

c. Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.

d. Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh.

e. Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan neto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.

f. Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP.

2. Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.

4. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP.a. Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.b. Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.c. Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.
5.Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenankannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.
a. Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan infrastruktur sosial.
b. Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
c. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

6. Pengecualian dari objek PPh
a. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
b. Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.
c. Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.

7. Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak.
Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan terhadap penafsiran yang berbeda tentang surplus BI. Menurut UU No.7 Tahun 1983 tentang PPh, pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian surplus BI adalah tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk objek PPh yang diatur dalam UU PPh.

8. Peraturan perpajakan untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara dan bidang usaha berbasis syariah, diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.(dnl/ddn)

sumber : http://www.detikfinance.com/read/2008/09/02/153739/999023/4/tarif-tarif-baru-pajak-penghasilan

BERITA PAJAK – PTKP

Ekonomi Makro PTKP dinaikkan jadi Rp15,86 juta/tahun JAKARTA: Pemerintah akhirnya menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp15,86 juta per tahun kendati usulan ini belum disepakati di tingkat Panja RUU PPh.

Ketua Pansus Perpajakan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan usulan pemerintah ini jika ditambah dengan tambahan sebesar 10% untuk istri dan tiga orang anak akan menjadi Rp20 juta.

Jumlah ini masih terpaut jauh dari nilai PTKP yang diusulkan oleh fraksi-fraksi di DPR. “Bedanya masih jauh dengan keinginan DPR,” katanya, kemarin.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah fraksi sebelumnya mengusulkan batas minimal PTKP ini dengan jumlah yang berbeda-beda. F-PAN mengusulkan sebesar Rp36 juta, F-PKS Rp18 juta dan F-PDIP Rp60 juta. Pemerintah sendiri sebelumnya bertahan dengan tarif yang ada dalam Per-menkeu 137/2005 yaitu Rp13,2 juta setahun.

Anggota Panja RUU PPh DPR Dradjad H Wibowo menuturkan seiring dengan usulan pemerintah menaikkan batas PTKP, fraksi-fraksi di DPR juga telah menurunkan batas minimal PTKP yang diusulkan sebelumnya.

Dengan demikian, sambungnya, saat ini ada tiga batas PTKP, yaitu usulan pemerintah Rp15,86 juta dan dari kalangan fraksi yaitu Rp24 juta dan Rp36 juta. “PAN sendiri menurunkan usulan tarif PTKP di kisaran Rp24 juta-Rp36 juta,” ungkapnya.

Tarif PPh pribadi

Lama

Baru

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif

Sampai Rp25 juta

5%

Sampai Rp50 juta

5%

Di atas Rp25 juta-Rp50 juta

10%

Di atas Rp50 juta-Rp250 juta

15%

Di atas Rp50 juta-Rp100 juta

15%

Di atas Rp250 juta-Rp500 juta

25%

Di atas 100 juta-Rp200 juta

25%

Di atas Rp500 juta

30%

Di atas Rp200 juta

35%

Tarif PPh badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif

Tarif Tunggal bertahap

Sampai Rp50 juta

10%

Proyeksi 2009

28%

Di atas Rp50 juta-Rp100 juta

15%

Proyeksi 2010

25%

Di atas Rp100 juta

30%

Sumber: Panja RUU PPh

Melchias menyatakan karena belum ada kata sepakat, pemerintah dan DPR akan membuat kajian angka mana yang akan dipilih untuk dijadikan batas PTKP dalam RUU PPh.

Tarif PPh

Pada bagian lain, Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-undang PPh juga telah menyepakati penurunan tarif tunggal pajak badan menjadi 25% dan penurunan tarif pribadi menjadi 5%-35%. (lihat tabel)

Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat menjelaskan RUU Panja akan memberlakukan tarif tunggal untuk PPh badan sebesar 25% dari tarif tertinggi semula sebesar 30%. Fraksi yang semula mengusulkan penerapan tarif progresif untuk PPh badan ini akhirnya menyepakati pemberlakuan tarif tunggal. Penurunan tarif tertinggi PPh badan dari 30% ini akan diberlakukan secara bertahap, yaitu 28% pada 2009 dan akhirnya menjadi 25% pada 2010.

Kadin Indonesia menilai rencana pemberlakuan tarif tunggal dan penurunan tarif PPh badan hingga 25% masih terlalu tinggi sehingga diperkirakan tidak akan memperbaiki daya saing iklim usaha dari sektor perpajakan karena tarif ini masih jauh di atas negara tetangga.

Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia, mengatakan kesepakatan DPR dan pemerintah dalam menentukan tarif PPh badan dengan baseline 25% masih jauh dari harapan para pelaku usaha.

Penurunan tersebut dinilai tidak signifikan dan masih kurang bersaing jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan China.

“Seharusnya penurunan tersebut paling tidak 18%-20% untuk PPh badan dan 20%-25% untuk PPh orang individu,” katanya kemarin.

Dia menyatakan kewajiban perpajakan yang tinggi saat keadaan ekonomi sedang tertekan seperti saat ini sangat tidak relevan dan menjadi tidak kompetitif.

Dari Makassar, Dirjen Pajak Darmin Nasution, mengisyaratkan realisasi setoran pajak tahun ini dapat melampaui target pertumbuhan sebesar 26% dari 2007 yang ditetapkan sebelumnya. Meski demikian, dia menolak menyebutkan berapa besar pencapaian yang kemungkinan dapat dipenuhi.

“Sampai Mei kemarin meningkat 47,63% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Jadi kalau ditanya optimis gak, ya optimistis. Soal berapa, nantilah,” ujarnya , kemarin.

Dirjen Pajak menuturkan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak Januari-Mei tersebut merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. (Kwan Men Yon) (ahmad.muhibbuddin@bisnis.co.id)

Oleh Ahmad Muhibbuddin
Bisnis Indonesia

BERITA PAJAK – PTKP

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/05/20/115998/tarif-ptkp-dibuat-fleksibel

JAKARTAPemerintah dan DPR menyepakati ketentuan untuk menerapkan tarif Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara fleksibel. PTKP akan dijadikan alat kesimbangan bagi pemerintah mengatur daya beli masyarakat dan penerimaan negara.

“Mengurangi PTKP itu bisa membantu kalau berkaitan dengan konsumsi, atau dengan membuat tarif lebih kompetitif, kalau kita mau merancang investasi. Minggu depan baru masuk pembahasan tarif,” kata Anggota Panitia Khusus RUU Pajak Penghasilan (PPh) Andi Rahmat, di sela-sela pembahasan di Jakarta, Kamis (5/6/2008).

Namun, menurutnya tim pansus RUU PPh belum menemukan formula paling tepat untuk batas maksimal, minimal tarif PTKP. Demikian pula, indikator apa yang bisa menjamin kenaikan PTKP dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, kenaikan PTKP bisa jadi tidak terbukti mampu menaikkan daya beli masyarakat, namun justru menguntungkan pengusaha. “Kita sendiri mau membandingkan ada beberapa perusahaan yang besar PPh 21-nya, berapa besar dampaknya kalau kita naikkan PTKP. Apa perbaiki kualitas pelayanan atau daya beli pegawainya atau tidak,” jelas Rahmat. (Muhammad Ma’ruf/Sindo/rhs)

================================================

Ironisnya PTKP yang lagi diotak atik antara pemerintah dan DPR adalah angka untuk 4% penduduk indonesia, itupun baru beberapa tahun terakhir ini (angka tersebut saya dapat pada saat sosialisasi SUNSET POLICY bulan maret lalu di KPP). Maksudnya baru sekitar 4% penduduk Indonesia yang bayar pajak dari sekitar 220 Juta penduduk Indonesia. Pajak penghasilan pribadi berarti yang “menanggung kebutuhan” bangsa ini adalah kalangan pekerja menengah ke atas. Terus yang 96 % nya ke mana? Dan dari sebuah artikel yang saya baca tahun 2005 masih 1.5%. Dimana yang namanya keadilan?

Jadi ingat ungkapan “yang namanya pekerja penghasilannya sudah dikenai pajak oleh Negara bahkan sebelum sampai di tangannya”…

Seharusnya ada “semacam penghargaan” kepada orang-orang yang dalam jangka waktu tertentu “taat bayar pajak”…. Rasanya selama ini aturan perpajakan sepertinya banyak bicara Sanksi dan sanksi atas pelanggaran perpajakan. Berarti cuma 4% itu aja yang ditekan, dan “diancam” terus naik penghasilan naik setoran pajak gitu aja terus. Yang 96% ke mana? :((


_uacct = “UA-1149387-1”; urchinTracker();

BERITA PAJAK – PTKP

Senin, 09/06/2008 16:32 WIB
Pemerintah Usul PTKP Naik Jadi Rp 15.860.000
Suhendra – detikFinance

GB
Gedung Pajak (ds)

Jakarta – Pemerintah mengusulkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) mengalami kenaikan menjadi Rp 15.860.000. Diharapkan dengan naiknya PTKP bisa meringankan beban masyarakat terhadap kondisi ekonomi sekarang ini, termasuk tingginya inflasi.

Demikian disampaikan Ketua Pansus Perpajakan Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng di Gedung DPR, Senayan, Senin (09/06/2008).

“Masalah PTKP pemerintah sudah menaikkan sampai Rp 15.860.000. Untuk istri 10%, anak 10% kurang lebih jatuhnya Rp 20 jutaan, dengan perhitungan anak 3. DPR maunya minimum Rp 2 juta sehingga atau Rp 24 juta per tahun,” katanya.

Selama ini PTKP yang berlaku sebesar Rp 13,2 juta per tahun. Pria yang sering disapa Melky ini menambahkan dengan adanya kenaikan PTKP ini banyak masyarakat yang diuntungkan, terlebih lagi kondisi masyarakat sekarang ini sedang susah akibat tekanan harga pangan, minyak dan inflasi.

Namun keputusan ini belum sepenuhnya final karena DPR masih punya keinginan untuk menaikan PTKP lagi.

“Karena gap nya masih besar maka pemerintah dan DPR sepakat untuk membuat kajian lagi, karena kalau terlalu mepet-mepet karena sekarang ada inflasi yang tinggi,” ucapnya.

Dari usulan DPR, PTKP diharapkan bisa mencapai minimal Rp 24 juta hingga Rp 30 juta.

Mengenai alternatif pemerintah untuk menutupi anggaran pajak yang terpotong dari kenaikan PTKP tersebut, ia mendorong pemerintah bisa menggenjot pemasukan dari sektor pertambangan yang sedang mengalami booming.

“Enggak beda jauh kok, pendapatan wajib pribadi itu kurang lebih Rp 10 triliun, kalau paling ada penurunan kurang lebih Rp 3-4 triliun, pendapatan pajak kita sudah naik dua kali lipat sejak tahun lalu masak mau minta Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun susah amat,” jelasnya.

Hingga kini pembahasan PTKP sudah sampai di tahap panitia kerja (panja) DPR. ( hen / ddn )

http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/06/tgl/09/time/163244/idnews/953056/idkanal/4